MAJALENGKA – Suasana di pabrik garmen PT Hansae Indonesia Utama, yang berlokasi di Desa Tegalaren, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, mendadak berubah mencekam, Kamis (22/10/2026). Puluhan karyawan, yang hampir seluruhnya perempuan, mengalami kesurupan massal.

Peristiwa mengejutkan ini terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, sesaat setelah seluruh karyawan selesai menggelar doa bersama rutin di halaman pabrik untuk memohon keselamatan sebelum memulai pekerjaan.

Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata di lokasi, situasi mulai tidak terkendali beberapa saat setelah doa bersama usai. Sejumlah karyawati tiba-tiba berteriak histeris.

“Tiba-tiba ada yang menjerit histeris sambil duduk di lantai, kemudian menjerit-jerit sambil menangis dan tergeletak. Kondisinya terlihat seperti orang yang terkena sengatan listrik, tubuhnya kaku,” ujar salah seorang karyawan yang enggan disebutkan namanya.

Panik melihat rekan kerjanya tumbang satu per satu, jumlah karyawan yang mengalami kondisi serupa dilaporkan semakin bertambah banyak dalam waktu singkat. Hal ini menyebabkan kepanikan di area pabrik dan mengganggu aktivitas produksi pagi itu.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT Hansae Indonesia Utama belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti insiden tersebut. Upaya penanganan terhadap para korban tengah dilakukan di lokasi oleh tim medis internal dan rekan kerja lainnya. Kejadian ini sempat menarik perhatian warga sekitar dan pihak kepolisian setempat untuk memastikan situasi kembali kondusif. (Redaksi: Lala Komala)

KUNINGAN – Kawasan perbukitan di sepanjang Jalan Baru Eyang Hasan Maolani, Lingkar Timur Kuningan, yang dikenal sebagai Bukit Kembar, akan segera mengalami transformasi besar. Lahan hijau yang asri seluas 22 hektare di wilayah ini telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dua pabrik sepatu berskala besar.

Rencana strategis ini mencakup area yang bersinggungan langsung dengan tiga desa, yakni Desa Dukuhdalem, Desa Sindangbarang, dan Desa Ciniru. Meskipun alih fungsi lahan ini memicu kekhawatiran akan berkurangnya kawasan resapan dan vegetasi, respons positif justru datang dari pemerintah desa dan masyarakat setempat.

Kepala Desa Dukuhdalem, Juhari, membenarkan bahwa wilayahnya menjadi titik krusial dalam mega proyek ini. Menurutnya, dari tiga desa yang terlibat, porsi lahan terbesar yang akan digunakan untuk kawasan industri tersebut berada di Desa Dukuhdalem.

“Proyek ini memang berada di perbatasan tiga desa: Dukuhdalem, Sindangbarang, dan Ciniru. Namun, secara luasan, kontribusi wilayah paling banyak ada di Dukuhdalem,” jelas Juhari saat ditemui di kediamannya, Jumat (2/10/2026).

Sejauh ini, proses pembebasan lahan sebagai tahapan awal pembangunan dilaporkan berjalan lancar. Warga pemilik lahan di ketiga desa tersebut telah mulai menerima pembayaran uang muka atau Down Payment (DP) sebagai tanda kesepakatan jual beli.

Berdasarkan data pemetaan, di Desa Sindangbarang sekitar sembilan hektare lahan yang terbagi dalam 109 bidang milik warga telah masuk dalam tahap pembayaran ini. Selain itu, 30 bidang tanah warga Desa Ciniru juga telah dibebaskan. Angka terbesar tercatat di Desa Dukuhdalem, dengan 146 bidang tanah yang telah menerima DP.

Lebih lanjut, Juhari menekankan bahwa mayoritas warga menyambut antusias kehadiran investasi ini. Optimisme masyarakat tumbuh karena kehadiran dua pabrik sepatu tersebut diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan warga dalam jangka panjang.

“Alhamdulillah, respon masyarakat sangat positif. Banyak yang bersyukur dan menaruh harapan besar agar industri ini dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup warga di masa depan,” pungkasnya.

Dengan dimulainya tahapan pembebasan lahan ini, wajah kawasan Bukit Kembar dipastikan akan segera berubah dari area hijau menjadi zona industri baru di Kabupaten Kuningan. (Redaksi: Lala Komala)

INDRAMAYU – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali meluncurkan inisiatif strategis untuk menekan angka pengangguran dengan menggelar bursa kerja (job fair) secara daring. Langkah ini merupakan respons atas tingginya kebutuhan lapangan pekerjaan, khususnya di daerah seperti Kabupaten Indramayu.

Bursa kerja online ini disosialisasikan melalui siaran langsung (live streaming) di akun TikTok tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi, guna menjangkau audiens yang lebih luas dan milenial.
Dalam bursa kerja kali ini, Pemprov Jabar menggandeng 23 perusahaan terkemuka yang menyediakan total 62 lowongan pekerjaan. Seluruh proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi “Nyari Gawe”.

Peluang Kerja ke Jerman

Salah satu daya tarik utama dalam bursa kerja kali ini adalah terbukanya kesempatan berkarier di luar negeri, tepatnya di Jerman. Program ini menawarkan posisi bagi tenaga kesehatan, khususnya perawat.

Pemerintah menjamin program ini disiapkan secara matang, meliputi fasilitas pelatihan bahasa asing secara intensif hingga tiket penerbangan menuju Jerman bagi kandidat yang lolos seleksi.

Fokus Penyerapan Lokal di Indramayu

Kabar baik juga datang bagi pencari kerja di Kabupaten Indramayu. PT Food Packaging Jaya secara resmi membuka sejumlah lowongan strategis, di antaranya untuk posisi penerjemah bahasa Mandarin dan staf pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar, perusahaan menetapkan kebijakan prioritas bagi warga lokal. Saat ini, tercatat 90 persen komposisi pekerja di perusahaan tersebut berasal dari Indramayu.

Tantangan Pengangguran di Indramayu

Hadirnya lowongan kerja baru ini menjadi angin segar di tengah tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, sebelumnya menyampaikan data bahwa sekitar 63.000 warganya masih berstatus pengangguran.

Pemerintah daerah berharap, kehadiran industri-industri baru dan serapan tenaga kerja yang optimal dapat secara signifikan mengurangi angka tersebut, sekaligus menggerakkan roda perekonomian dan peluang usaha mikro di masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengimbau kepada seluruh pencari kerja, khususnya di Indramayu dan sekitarnya, untuk proaktif memanfaatkan momentum ini. Para pencari kerja diminta untuk segera menyiapkan kualifikasi diri, memantau lowongan yang tersedia, dan mendaftarkan diri melalui aplikasi “Nyari Gawe”.

Informasi lengkap mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui kanal resmi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat maupun akun media sosial terkait. (Redaksi: Alif Fatah)

MEDAN – Seorang pekerja bernama Muhammad Ridwan mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan pada Senin (12/10/2026). Kedatangannya bertujuan untuk mengadukan nasibnya terkait kendala pencairan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Namun, alih-alih mendapatkan solusi, pekerja tersebut mengaku menerima perlakuan tidak menyenangkan dari oknum petugas Disnaker.

Kepada wartawan, ia menjelaskan kronologi kejadian bermula saat ia tiba di kantor Disnaker sekitar pukul 09.45 WIB. Ia hendak mengurus klaim JKP yang tertahan karena pihak perusahaan tempatnya bekerja sebelumnya melaporkan statusnya mengundurkan diri (resign).

Fakta tersebut dibantah keras oleh pekerja. Ia mengaku dipaksa menandatangani surat pengakhiran kontrak kerja, bukan mengundurkan diri secara sukarela.

“Saya ke Disnaker untuk meminta kejelasan dan solusi agar hak JKP saya bisa cair. Karena status di sistem itu resign, padahal saya dipaksa tanda tangan surat pengakhiran kontrak sepihak,” ujarnya, Senin (12/10/2026).

Setelah berdiskusi hampir dua jam dengan petugas di loket pelayanan, jalan buntu ditemui. Pekerja tersebut merasa tidak mendapatkan solusi konkret atas permasalahannya. Ia kemudian meminta untuk dipertemukan dengan atasan petugas tersebut guna mencari jalan keluar.

Namun, ia mendapat penjelasan bahwa Kepala Bidang yang membidangi masalah tersebut sedang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas, sehingga ia diarahkan untuk langsung menemui Kepala Dinas (Kadis).

Lantaran merasa dipimpong dan kecewa dengan jawaban yang dinilainya bertele-tele, pekerja tersebut akhirnya merekam percakapan dengan petugas tersebut menggunakan ponselnya.

Puncak kekecewaan terjadi sesaat setelah perekaman dilakukan. Menurut pengakuan pekerja, petugas yang bersangkutan tiba-tiba pergi ke bagian belakang ruangan dan melontarkan kata-kata kasar kepadanya.

“Saya kecewa, sudah dua jam tidak ada solusi, malah saya diarahkan ke sana-sini. Saat saya rekam percakapan itu, petugasnya pergi ke belakang dan bilang saya ‘gila’. Ini sangat tidak etis sebagai pelayan masyarakat,” keluhnya dengan nada kesal.

Lebih lanjut, pekerja tersebut mengungkapkan bahwa insiden ini menambah panjang daftar kekecewaannya terhadap Disnaker Kota Medan. Ia menilai penanganan persoalan ketenagakerjaannya selama ini terkesan lamban dan tidak berpihak pada pekerja.

Ia mencontohkan proses mediasi yang pernah dilakukan pada tanggal 8 Juli lalu, serta anjuran yang dikeluarkan Disnaker pada tanggal 22 Juli 2026, yang menurutnya merugikan posisinya sebagai pekerja.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Disnaker Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan insiden ini. Kasus ini menyoroti kembali tantangan yang dihadapi pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya, khususnya terkait program JKP, serta pentingnya profesionalisme dan etika pelayanan publik di instansi pemerintah. (Redaksi: Lala Komala)