MEDAN – Seorang pekerja bernama Muhammad Ridwan mendatangi kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Medan pada Senin (12/10/2026). Kedatangannya bertujuan untuk mengadukan nasibnya terkait kendala pencairan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Namun, alih-alih mendapatkan solusi, pekerja tersebut mengaku menerima perlakuan tidak menyenangkan dari oknum petugas Disnaker.

Kepada wartawan, ia menjelaskan kronologi kejadian bermula saat ia tiba di kantor Disnaker sekitar pukul 09.45 WIB. Ia hendak mengurus klaim JKP yang tertahan karena pihak perusahaan tempatnya bekerja sebelumnya melaporkan statusnya mengundurkan diri (resign).

Fakta tersebut dibantah keras oleh pekerja. Ia mengaku dipaksa menandatangani surat pengakhiran kontrak kerja, bukan mengundurkan diri secara sukarela.

“Saya ke Disnaker untuk meminta kejelasan dan solusi agar hak JKP saya bisa cair. Karena status di sistem itu resign, padahal saya dipaksa tanda tangan surat pengakhiran kontrak sepihak,” ujarnya, Senin (12/10/2026).

Setelah berdiskusi hampir dua jam dengan petugas di loket pelayanan, jalan buntu ditemui. Pekerja tersebut merasa tidak mendapatkan solusi konkret atas permasalahannya. Ia kemudian meminta untuk dipertemukan dengan atasan petugas tersebut guna mencari jalan keluar.

Namun, ia mendapat penjelasan bahwa Kepala Bidang yang membidangi masalah tersebut sedang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas, sehingga ia diarahkan untuk langsung menemui Kepala Dinas (Kadis).

Lantaran merasa dipimpong dan kecewa dengan jawaban yang dinilainya bertele-tele, pekerja tersebut akhirnya merekam percakapan dengan petugas tersebut menggunakan ponselnya.

Puncak kekecewaan terjadi sesaat setelah perekaman dilakukan. Menurut pengakuan pekerja, petugas yang bersangkutan tiba-tiba pergi ke bagian belakang ruangan dan melontarkan kata-kata kasar kepadanya.

“Saya kecewa, sudah dua jam tidak ada solusi, malah saya diarahkan ke sana-sini. Saat saya rekam percakapan itu, petugasnya pergi ke belakang dan bilang saya ‘gila’. Ini sangat tidak etis sebagai pelayan masyarakat,” keluhnya dengan nada kesal.

Lebih lanjut, pekerja tersebut mengungkapkan bahwa insiden ini menambah panjang daftar kekecewaannya terhadap Disnaker Kota Medan. Ia menilai penanganan persoalan ketenagakerjaannya selama ini terkesan lamban dan tidak berpihak pada pekerja.

Ia mencontohkan proses mediasi yang pernah dilakukan pada tanggal 8 Juli lalu, serta anjuran yang dikeluarkan Disnaker pada tanggal 22 Juli 2026, yang menurutnya merugikan posisinya sebagai pekerja.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Disnaker Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan insiden ini. Kasus ini menyoroti kembali tantangan yang dihadapi pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya, khususnya terkait program JKP, serta pentingnya profesionalisme dan etika pelayanan publik di instansi pemerintah. (Redaksi: Lala Komala)